Vaksinasi Corona Yang Bersifat Wajib?

Kedatangan vaksin sebagai solusi pencegahan paparan virus Covid-19 telah menimbulkan kontroversi di antara masyarakat. Beberapa siap sedia untuk diberi vaksin Corona, sedangan yang lain memilih untuk tidak memperolehnya.

Menanggapi hal ini, Abdul Fickar Hadjar selaku pakar hukum pidana dari UT tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang akan memberi sanksi bagi mereka yang tidak mau menerima vaksin. Menurutnya, itu merupakan aturan yang tidak tepat.

Dia bahkan mengkritik Edward Omar Sharif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Omar sebelumnya menyebut bahwa semua warga yang menolak vaksin tersebut bisa terkena sanksi denda maupun pidana.

Untuk informasi, sanksi tersebut didasarkan pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 seputar Kekarantinaan Kesehatan. Berdasar pasal ini, setiap warga yang tidak patuh dan menghalangi penyelengaraan kekarantinaan akan mendapatkan hukuman denda maksimal 100 juta Rupiah atau penjara paling lama satu tahun.

Benarkah Aturan Tersebut Bisa Diaplikasikan?

Fickar tidak setuju dengan pernyataan Omar dan menganggap tafsir yang dibuat seputar pasal tersebut adalah hal yang berlebihan. Dia bahkan menganggapnya sebuah hal yang lebay.

Dia menambahkan bahwa harus ada pilihan putusan dari pihak pusat terkait penerapan karantina wilayah dan bukannya kebijakan PSBB yang sudah berlaku sekarang.

Menanggapi ujuran Omar, Fickar berpendapat bahwa pihak pelanggar UU tersebut adalah mereka yang tidak punya izin untuk keluar masuk wilayah karantina dan tidak patuh terhadap prosedur karantina.

Memang benar jika dilihat dari uraian UU di atas, sanksi hanya diberlakukan kepada mereka yang melawan atas kebijakan karantina yang dimiliki pemerintah dan bukan tentang mau tidaknya menerima vaksin Corona.

Masyarakat Punya Hak

Menurut Fickar, tiap orang memiliki hak untuk memilih cara atau metode pengobatan untuk bisa sembuh dari suatu masalah kesehatan tertentu. Ini bahkan sudah diatur di UU Kesehatan.

Artinya, preferensi engineeringpathway.com tersebut adalah Hak Asasi Manusia. Tiap individu boleh memilih untuk menerima vaksin atau tidak. Dengan landasan ini, Fickar menilai bahwa pemberian sanksi adalah suatu hal yang tidak tepat.

Menurutnya, pemberian sanksi akan menciptakan pemikiran seolah-olah vaksin menjadi kewajiban mutlak dan membuat seseorang tidak memiliki pilihan atau hak sama sekali.

Bahkan, ada seorang anggota DPR yang menyatakan secara terbuka bahwa dirinya menolak menerima vaksin. Beliau adalah Ribka Tjiptaning, yang juga merupakan seorang dokter.

Meskipun menimbulkan kontroversi, wacana pemberian sanksi bagi siapa saja yang menolak vaksin juga telah disepakati oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka secara tegas akan mengambil tindakan hukum bagi masyarakat yang menolak vaksin ini.

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI bahkan telah menandatangani Peraturan Daerah seputar proses penanggulangan pandemi. Dari peraturan tersebut, mereka yang sengaja memberontak atau menolak pemberian vaksin akan didenda paling banyak Rp. 5 juta.

Pendapat-Pendapat Lain

Maidina Rahmawati selaku peneliti di ICJR membuka suara terkait dengan kontroversi tersebut. Menurutnya, pemerintah justru menerapkan pendekatan yang lebih menguntungkan kepada masyarakat.

Alih-alih memberi sanksi kepada mereka yang menolak, pemerintah justru harus memberi insentif bagi mereka yang mau divaksin. Menurut Rahmawati, metode ini justru akan lebih efektif untuk digunakan.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah maupun pusat harus melakukan peninjauan ulang seputar pidana atau sanksi bagi mereka yang menolak vaksin.

Sebagai informasi tambahan, orang dewasa pada dasarnya masih membutuhkan suntik vaksi ulang tiap periode. Ini bertujuan menghindarkan serangan penyakit dan melakukan pencegahan ekstra. Vaksinasi merupakan penyuntikan mikro organisme sumber penyakit yang sudah dilemahkan maupun ditingkatkan ke dalam tubuh manusia. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang asli.